Tangerang, BENTANGTV.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu perdebatan tajam dalam forum diskusi yang diikuti sejumlah aktivis pemuda di Kabupaten Tangerang. Senin, (6/7/2026).
Kubu yang menolak menilai anggaran MBG lebih tepat dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, memperkuat penanganan stunting, dan mendorong penciptaan lapangan kerja.
Sementara kubu pendukung menegaskan persoalan utama bukan berada pada programnya, melainkan pada tata kelola yang harus dibenahi melalui pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat.
Perdebatan tersebut berlangsung dalam diskusi publik yang mempertemukan sejumlah aktivis di Tangbar Eksis Rumah Kebangsaan Tigaraksa dengan pandangan berbeda terhadap implementasi program nasional tersebut.
Meski berseberangan, seluruh peserta sepakat bahwa setiap rupiah anggaran negara harus dikelola secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kubu Kontra: Guru Honorer dan Daerah Tertinggal Harus Didahulukan
Aktivis pemuda Fikri Fahri menilai pemerintah perlu meninjau ulang prioritas anggaran dalam Program MBG. Menurutnya, masih banyak persoalan mendesak yang membutuhkan perhatian, terutama kesejahteraan guru honorer.
“Kita masih melihat banyak guru honorer yang menerima penghasilan jauh dari layak. Anggaran negara seharusnya lebih dulu menyelesaikan persoalan itu sebelum memperluas program lain,” kata Fikri.
Ia juga menyoroti persoalan stunting yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Fikri meminta intervensi negara diprioritaskan kepada daerah-daerah tertinggal yang memiliki angka kerawanan gizi lebih tinggi.
Sepul Bahri: Evaluasi hingga Hentikan Pelaksanaan di Kabupaten Tangerang
Pandangan lebih tegas disampaikan Sepul Bahri. Ia menilai keberhasilan penanganan stunting tidak cukup hanya melalui pemberian makanan bergizi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pendidikan dan proses belajar anak.
“Stunting harus ditangani berdasarkan data yang valid. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas belajar anak, bukan hanya memberikan makanan,” ujarnya.
Sepul juga meminta pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Tangerang dihentikan sementara sampai dilakukan evaluasi menyeluruh.
Menurutnya, terdapat persoalan dalam proses bisnis pelaksanaan program yang berpotensi menyebabkan pembengkakan biaya. Ia menilai anggaran tersebut dapat lebih optimal jika diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru.
“Kalau tata kelolanya masih menyisakan persoalan, evaluasi harus dilakukan secara serius. Jangan sampai anggaran besar tidak menghasilkan manfaat yang maksimal,” tegasnya.
Kubu Pendukung: Yang Salah Tata Kelola, Bukan Programnya
Di sisi lain, aktivis Khotibyani menegaskan bahwa Program MBG tetap memiliki tujuan yang baik sehingga tidak semestinya dihentikan hanya karena muncul persoalan dalam pelaksanaannya.
Ia menyinggung adanya kasus hukum yang menyeret oknum dalam pelaksanaan program sebagai bukti bahwa pengawasan harus diperkuat.
“Kalau ada penyimpangan, yang diperbaiki adalah tata kelolanya. Jangan programnya yang dikorbankan. Kita menolak pengelolaan yang ugal-ugalan dan mendorong evaluasi secara menyeluruh,” katanya.
Menurutnya, pemerintah harus menjadikan berbagai persoalan tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan agar manfaat Program MBG benar-benar dirasakan masyarakat.
Bagus M. Rijal: Jangan Benturkan Rakyat dengan Rakyat
Sementara itu, Bagus M. Rijal menilai pemberian makanan kepada anak-anak memiliki nilai kemanusiaan sekaligus nilai keagamaan yang kuat.
Ia menyebut dalam sejarah Islam, memberi makan kepada masyarakat merupakan bentuk kepedulian sosial yang harus dijaga.
“Memberikan makan kepada anak-anak adalah bentuk ikhtiar membangun generasi yang sehat. Nilai itu juga sejalan dengan ajaran Islam tentang kepedulian kepada sesama,” ujarnya.
Bagus menambahkan bahwa mekanisme pengadaan Program MBG telah dilengkapi sistem pengawasan sehingga setiap kekurangan dapat diperbaiki melalui evaluasi.
Ia mengingatkan agar perbedaan pandangan mengenai Program MBG tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.
“Jangan membenturkan rakyat dengan rakyat. Kalau ada kekurangan, mari kita awasi dan perbaiki bersama. Yang dibutuhkan adalah penguatan pengawasan, bukan saling menyalahkan,” katanya.
Terkait polemik penggunaan anggaran pendidikan, Bagus meminta semua pihak membahasnya berdasarkan regulasi dan data agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru di tengah masyarakat.
Perdebatan Dinilai Penting untuk Perbaikan Kebijakan
Perbedaan pandangan dalam forum tersebut menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis masih menjadi kebijakan yang menuai pro dan kontra di masyarakat.
Kubu kontra menekankan perlunya peninjauan prioritas anggaran, sementara kubu pendukung menilai evaluasi tata kelola merupakan langkah yang lebih tepat dibanding menghentikan program.
Diskusi tersebut menjadi ruang bagi berbagai kalangan untuk menyampaikan kritik dan dukungan terhadap salah satu program nasional yang terus menjadi perhatian publik, dengan harapan pemerintah mampu menghadirkan kebijakan yang efektif, transparan, dan tepat sasaran.
(Red).