BENTANGTV.com – Benteng Rakyat Tangerang (BENTANG) meminta DPRD Kabupaten Tangerang segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas dugaan penggelapan dana sosial di wilayah Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua. Kamis, (27/8/2026).
BENTANG menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut dana yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dugaan penyimpangan tersebut, menurut BENTANG, harus diperiksa secara transparan agar tidak menimbulkan keresahan maupun spekulasi di tengah warga.
Ketua Umum BENTANG, Ari Sudrajat, mengatakan pihaknya akan mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban dana sosial yang dipersoalkan.
“Kami meminta DPRD Kabupaten Tangerang menjalankan fungsi pengawasannya dengan segera memfasilitasi RDP. Persoalan ini harus dibuka secara terang dan berdasarkan data, bukan dibiarkan menjadi polemik di masyarakat,” ujar Ari.
Menurutnya, RDP penting untuk mempertemukan pihak-pihak terkait sekaligus meminta penjelasan mengenai asal-usul dana, mekanisme pengelolaan, penggunaan, serta pertanggungjawabannya.
BENTANG juga menegaskan bahwa penyebutan dugaan penggelapan harus tetap ditempatkan sebagai dugaan sampai terdapat hasil pemeriksaan atau proses hukum yang berkekuatan sesuai ketentuan.
“Kami tidak ingin melakukan tuduhan sepihak. Justru karena itu, kami mendorong DPRD dan instansi terkait melakukan klarifikasi serta pemeriksaan secara objektif. Jika memang tidak ada pelanggaran, harus dibuktikan dengan dokumen dan laporan yang jelas. Namun apabila ditemukan penyimpangan, tentu harus diproses sesuai aturan,” tegasnya.
BENTANG berharap DPRD Kabupaten Tangerang tidak mengabaikan aspirasi masyarakat Bojong Nangka. Menurut organisasi tersebut, keterbukaan dalam pengelolaan dana sosial merupakan bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan publik.
Selain mendorong pelaksanaan RDP, BENTANG meminta pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dana sosial memberikan informasi dan dokumen yang diperlukan agar persoalan dapat diselesaikan secara transparan.
BENTANG menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan meminta agar RDP tidak sekadar menjadi forum seremonial, tetapi menghasilkan langkah konkret serta rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
BENTANG berharap DPRD Kabupaten Tangerang segera menentukan jadwal RDP sehingga masyarakat mendapatkan kepastian dan persoalan dugaan pengelolaan dana sosial di Bojong Nangka dapat dituntaskan melalui mekanisme yang transparan dan sesuai ketentuan hukum.
(Red).
